Analisis Mendalam: Benarkah Ekonomi Indonesia dalam Kondisi Darurat di Balik Pertumbuhan 5,12 Persen?

Kondisi perekonomian Indonesia kembali menjadi sorotan tajam, terutama setelah laporan pertumbuhan sebesar 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025. Angka ini, yang sering dibanggakan pemerintah sebagai capaian positif di tengah gejolak ekonomi global, justru memicu alarm dari Aliansi Ekonom Indonesia. Aliansi yang menghimpun 383 ekonom dan akademisi ini menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat ekonomi, ditandai oleh penurunan kualitas hidup yang masif di berbagai lapisan masyarakat. Perbedaan pandangan yang kontras ini menuntut analisis lebih dalam untuk memahami situasi ekonomi nasional secara komprehensif.

Aliansi Ekonom Indonesia: Indikasi Kondisi Darurat yang Mengkhawatirkan

Aliansi Ekonom Indonesia merinci sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi nasional tidak dalam kondisi baik-baik saja, meskipun data makro menunjukkan pertumbuhan. Mereka menyoroti stagnasi upah riil, di mana pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada periode 2022-2024 hanya diikuti oleh kenaikan upah riil sebesar 1,2 persen. Angka ini jauh berbeda dibandingkan dekade sebelumnya (2010-2020), di mana upah riil tumbuh 5,1 persen saat ekonomi tumbuh 5,4 persen. Selain itu, pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita pada 2018-2024 melambat dua poin persentase dibandingkan periode 2012-2018, menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

Kualitas Lapangan Kerja dan Alokasi Anggaran

Dalam aspek ketenagakerjaan, Aliansi mencatat bahwa 80 persen lapangan kerja baru yang tercipta pada 2018-2024 berada di sektor berbasis rumah tangga dengan upah di bawah rata-rata nasional. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) juga tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 25-34 tahun antara 2016-2024. Prioritas anggaran negara turut menjadi perhatian. Anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diproyeksikan naik enam kali lipat dari 2009 hingga 2026, sementara anggaran perlindungan sosial hanya tumbuh dua kali lipat.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun disebut mengambil porsi 44 persen dari anggaran pendidikan. Isu pungutan liar (pungli) juga merajalela, dengan 15 persen usaha kecil, 24 persen usaha menengah, dan 35 persen usaha besar di Indonesia harus membayar pungli, angka yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Pasifik lainnya. Aliansi menegaskan bahwa masalah ekonomi ini bukan fenomena mendadak, melainkan akumulasi dari proses panjang ketidakadilan sosial dan pengelolaan negara yang kurang amanah.

Narasi Optimisme Pemerintah dan Tanggapan Presiden

Klaim kondisi darurat ekonomi ini bertolak belakang dengan narasi yang selama ini disampaikan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus lalu, membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen. Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ini tetap solid meskipun perekonomian global diguncang perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Presiden Prabowo optimistis bahwa angka pertumbuhan ini akan terus meningkat di masa mendatang, menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional.

Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Pakar

Untuk memahami lebih dalam, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menawarkan tiga perspektif dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, secara komparatif, angka 5 persen memang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun, secara kontekstual, angka ini justru rendah. Ronny menjelaskan bahwa Indonesia sedang dalam fase bonus demografi yang menuntut penciptaan lapangan kerja masif, sehingga pertumbuhan idealnya berada di level 7-10 persen yang ditopang oleh investasi swasta besar-besaran.

Ketiga, secara kualitatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai kurang optimal karena lebih banyak ditopang dan dinikmati oleh jejaring oligarki. Investasi yang dominan di sektor padat modal dan finansial menyebabkan pembukaan lapangan kerja yang kurang maksimal, memicu pembengkakan sektor informal. Ronny menyimpulkan bahwa pertumbuhan 5,12 persen masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat dan gagal mendukung distribusi kekayaan secara adil, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan dan potensi aksi perlawanan.

Ronny juga mengisyaratkan bahwa pemerintah sesungguhnya menyadari masalah ini, namun sulit menemukan solusi karena ruang fiskal telah terkavling-kavling berdasarkan kekuatan politik. Hal ini menyebabkan belanja negara menjadi tidak produktif dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Tanpa perubahan, Ronny memperingatkan akan bahaya ketimpangan ekonomi yang makin menganga dan korupsi yang merajalela, berpotensi memicu instabilitas sosial dan politik.

Pertumbuhan Tidak Inklusif dan Kebijakan Populis

Sejalan dengan Ronny, Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, menilai bahwa pertumbuhan 5,12 persen tidak sepenuhnya inklusif. Manfaatnya cenderung lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah-atas, terutama karena sektor-sektor penyumbang pertumbuhan besar seperti perdagangan, transportasi, restoran, dan pariwisasa lebih dinikmati oleh segmen masyarakat tersebut. Ironisnya, sektor industri pengolahan yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar justru mengalami perlambatan pertumbuhan.

Shofie menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 yang menunjukkan 59,4 persen pekerja masih terserap di sektor informal, dengan upah rendah dan minim perlindungan sosial. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan. Daya beli masyarakat kelas bawah juga tertekan, terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor dan stagnasi upah riil buruh tani maupun buruh bangunan. Program-program pemerintah seperti bantuan sosial dan MBG, meskipun bertujuan inklusif, justru dikritik karena alokasi 44 persen dana pendidikan untuk MBG berpotensi mengabaikan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

Risiko Ketidakpuasan dan Instabilitas Sosial

Jika pemerintah gagal merespons masalah ini dengan tepat, Shofie memperingatkan bahwa kesenjangan sosial akan semakin melebar, memicu ketidakpuasan, protes, dan bahkan instabilitas sosial. Kualitas tenaga kerja akan stagnan tanpa pendidikan yang memadai, membuat masyarakat terjebak di sektor informal. Ekonomi juga akan menjadi rapuh karena hanya bertumpu pada konsumsi kelas menengah-atas atau sektor musiman.

Potensi gejolak sosial seperti tahun 1998 bukan tidak mungkin terulang jika kesenjangan terus melebar dan pemerintah tidak responsif. Meskipun kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998 yang dipicu oleh fundamental lemah dan beban utang, Shofie menggarisbawahi risiko serupa dari pertumbuhan yang tidak inklusif, daya beli masyarakat bawah yang tertekan, dan kebijakan populis yang membebani fiskal. Gelombang demonstrasi yang meluas pada Agustus 2025 di berbagai kota menjadi sinyal kuat adanya ketidakpuasan publik terkait biaya hidup, pajak, dan kebijakan yang dianggap tidak adil, yang jika dibiarkan, berisiko memicu instabilitas politik dan ekonomi.

Kesimpulan

Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif, analisis mendalam dari Aliansi Ekonom Indonesia dan para pakar menunjukkan adanya celah lebar antara angka pertumbuhan makro dan realitas kesejahteraan masyarakat. Stagnasi upah riil, kualitas lapangan kerja yang rendah, ketimpangan distribusi kekayaan, serta alokasi anggaran yang kurang tepat, menjadi indikator krusial dari kondisi darurat yang diperingatkan. Pemerintah perlu menyikapi serius kritik ini dengan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif, berfokus pada pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penekanan korupsi, dan alokasi anggaran yang produktif. Mengabaikan akar masalah ini berpotensi tidak hanya memperlebar kesenjangan sosial, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik negara di masa depan.

TAGS: Ekonomi Indonesia, Kondisi Darurat Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Aliansi Ekonom Indonesia, Ketimpangan Ekonomi, Lapangan Kerja, Kualitas Hidup, Kebijakan Fiskal