Aliansi Ekonom Indonesia, sebuah konsorsium yang menghimpun 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi, secara resmi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelamatkan perekonomian nasional. Desakan ini muncul setelah Aliansi tersebut menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam status darurat, memerlukan respons cepat dan komprehensif dari para pemangku kebijakan.
Melalui sebuah konferensi pers virtual yang diselenggarakan pada Selasa, 9 September 2025, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh poin desakan krusial. Lili Yan Ing, salah seorang inisiator Aliansi, menyoroti bahwa tekanan ekonomi global yang intensif telah memperparah situasi domestik. Di dalam negeri, gelombang protes publik menjadi indikator jelas atas permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi Republik Indonesia. Menurut Lili, situasi ini bukanlah fenomena mendadak, melainkan akumulasi dari serangkaian kebijakan ekonomi, proses pengambilan keputusan, serta praktik bernegara yang dinilai menyimpang dari amanah konstitusi, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan ketidakadilan sosial.
Kondisi Ekonomi Indonesia dalam Tekanan: Analisis Aliansi Ekonom
Para ekonom yang tergabung dalam Aliansi ini secara cermat mengamati dinamika perekonomian dan kehidupan bernegara di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa arah pembangunan saat ini semakin menjauh dari cita-cita luhur bangsa, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekanan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan refleksi dari berbagai masalah struktural dan kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Lili Yan Ing menegaskan bahwa ketidakadilan sosial bukan hanya sekadar gejala, melainkan dampak nyata dari akumulasi kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan merata. Dalam pandangan Aliansi, diperlukan perbaikan fundamental untuk mengembalikan perekonomian Indonesia ke jalur yang benar, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya segelintir kelompok.
Tujuh Desakan Krusial untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional
Sebagai bentuk komitmen intelektual dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, Aliansi Ekonom Indonesia merumuskan tujuh desakan utama yang dianggap vital untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan tata kelola negara:
1. Reformasi Menyeluruh Misalokasi Anggaran
Aliansi menuntut perbaikan secara menyeluruh terhadap misalokasi anggaran yang dinilai telah terjadi. Mereka mendesak agar alokasi anggaran ditempatkan pada kebijakan dan program yang wajar serta proporsional. Desakan ini secara spesifik mencakup pengurangan porsi belanja untuk program-program populis yang mencapai Rp 1.414 triliun, setara dengan 37,4% dari APBN 2026. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai telah mengorbankan alokasi untuk sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
2. Pemulihan Independensi Institusi Negara
Pentingnya mengembalikan independensi, transparansi, dan memastikan tidak adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan pada berbagai institusi penyelenggara negara menjadi sorotan utama. Institusi seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bebas dari intervensi politik agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan akuntabel.
3. Pembatasan Dominasi Negara dalam Perekonomian
Aliansi mendesak penghentian dominasi negara yang berpotensi melemahkan aktivitas perekonomian lokal. Hal ini mencakup pelibatan entitas seperti Danantara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penyelenggara yang dominan. Dominasi ini dianggap menciptakan pasar yang tidak kompetitif, menyingkirkan lapangan kerja lokal, mengganggu ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menghambat sektor swasta.
4. Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi
Pemerintah diminta untuk melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta menyederhanakan birokrasi yang selama ini menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini termasuk pencabutan kebijakan perdagangan yang diskriminatif dan distortif seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kuota impor, penyederhanaan proses perizinan, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.
5. Prioritas Kebijakan Atasi Ketimpangan
Aliansi menekankan pentingnya memprioritaskan kebijakan yang secara efektif menangani ketimpangan dalam berbagai dimensinya. Ini mencakup integrasi bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai yang lebih efisien, serta pemberantasan judi online lintas negara.
6. Pengambilan Kebijakan Berbasis Bukti dan Proses Teknokrasi
Untuk memastikan efektivitas kebijakan, Aliansi mendesak pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini juga berarti pemberantasan program-program populis yang terbukti mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, serta Danantara.
7. Peningkatan Kualitas Institusi dan Tata Kelola Negara
Desakan terakhir berfokus pada peningkatan kualitas institusi, pembangunan kepercayaan publik, dan penyehatan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi. Ini termasuk upaya pemberantasan konflik kepentingan dan perburuan rente yang merusak integritas sistem pemerintahan.
Kesimpulan
Sebagai intelektual dan pakar di bidangnya, para anggota Aliansi Ekonom Indonesia merasa berkewajiban untuk menyuarakan kondisi darurat ini dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Lili Yan Ing menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Desakan ini bukan hanya sekadar kritik, melainkan panggilan untuk aksi nyata demi masa depan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi bangsa.
TAGS: Ekonomi Indonesia, Darurat Ekonomi, Aliansi Ekonom Indonesia, Kebijakan Ekonomi, Reformasi Fiskal, Keadilan Sosial, Tata Kelola Negara, Lili Yan Ing
Comments
Post a Comment